IBI Bireuen Selenggarakan Muscab, Pendidikan Bidan Minimal S1 Profesi
Wakil Bupati Bireuen Ir. H. Razuardi membuka Muscab V IBI dengan menabuh rapai di Hotel Fajar, Sabtu (3/5/2025).
BIREUEN – Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bireuen, Aceh, menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-5 yang berlangsung pada Sabtu, 3 Mei 2025 di Ballroom Hotel Fajar.
Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuadi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan peran aktif para bidan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, kerja keras para bidan sangat berarti dan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesehatan publik.
Kegiatan Muscab ini dinilai sebagai momen strategis, tidak hanya untuk internal organisasi IBI, namun juga bagi penguatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bireuen.
"Melalui kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk memperkuat kebersamaan, mengembangkan program-program kesehatan yang sejalan dengan agenda pemerintah. Semoga kita dapat memberikan pelayanan terbaik secara profesional demi kemajuan bersama," ungkap Razuadi.
Sementara itu, Ketua Panitia Muscab, Muaddah, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama satu periode serta merumuskan rencana kerja ke depan dalam menghadapi tantangan di bidang kebidanan.
Ia menambahkan, Muscab kali ini memiliki makna khusus karena sekaligus menjadi ajang pemilihan pengurus baru. "Kepengurusan yang saya pimpin telah selesai masa tugasnya," ujarnya.
Bidan Wajib Miliki Gelar S1 Profesi
Ketua Pengurus Daerah (PD) IBI Provinsi Aceh, Hj. Elfira Wahyuni, menyampaikan bahwa mulai tahun 2028, seluruh bidan diharuskan memiliki pendidikan minimal Sarjana Terapan (S1 Profesi).
Saat ini, mayoritas bidan di Aceh masih merupakan lulusan D3 Kebidanan, dengan total sekitar 21.000 bidan, dan khusus di Bireuen terdapat 1.985 orang. "Kementerian Kesehatan menargetkan agar yang memberikan layanan kesehatan adalah mereka yang telah menempuh pendidikan S1 Profesi," jelas Elfira.
Namun, Elfira menyoroti hambatan yang dialami bidan dalam memperoleh izin belajar atau tugas belajar dari pemerintah daerah. "Kami sangat berharap pemerintah daerah, khususnya Wakil Bupati Bireuen, dapat mendukung keinginan kami," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ada keluhan dari sejumlah bidan yang telah melanjutkan studi namun tidak mendapatkan pengakuan status kepegawaian. "Kami berharap hal ini mendapat perhatian dari kepala dinas terkait," pungkas Elfira. [Red]
