AS Dukung Israel Kendalikan Distribusi Bantuan ke Gaza, PBB dan Hamas Menolak
WASHINGTON – Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap keputusan Israel untuk mengambil alih distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebuah langkah yang memicu penolakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga internasional karena dinilai berpotensi memperburuk situasi krisis di wilayah tersebut.
Pernyataan dukungan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Senin (5/5), yang mengatakan bahwa sistem distribusi bantuan yang baru dirancang agar Israel tetap aman, Hamas tidak mendapatkan keuntungan, dan masyarakat Gaza tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar.
“Ini adalah solusi inovatif yang mencerminkan visi Presiden (Donald) Trump untuk masa depan Gaza. Kami berharap seluruh lembaga internasional, termasuk badan-badan PBB, dapat bekerja dalam kerangka ini,” ujar juru bicara tersebut kepada kantor berita Anadolu.
Media di Amerika Serikat dan Israel sebelumnya melaporkan bahwa Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui skema distribusi bantuan melalui perusahaan keamanan swasta asal AS, yang akan menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga sipil Palestina. Rencana ini dijadwalkan mulai dilaksanakan sebelum akhir bulan, kemungkinan bertepatan dengan kunjungan Presiden Trump ke kawasan pada pertengahan Mei.
Inisiatif ini mencuat di tengah laporan kelaparan dan meningkatnya jumlah kematian di Gaza akibat minimnya pasokan makanan dan obat-obatan penting, menyusul blokade bantuan selama hampir dua bulan.
Namun, pendekatan baru ini ditolak tegas oleh PBB dan organisasi bantuan internasional yang menilai skema tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut sulit diterapkan secara logistik dan dapat membahayakan keselamatan warga sipil maupun tenaga bantuan.
Dalam pernyataannya pada Ahad malam, tim kemanusiaan PBB di Gaza menyatakan tidak akan terlibat dalam sistem distribusi yang tidak menghormati prinsip-prinsip netralitas, independensi, dan ketidakberpihakan yang menjadi dasar kerja kemanusiaan global.
Kelompok Hamas turut mengecam rencana itu, menyebutnya sebagai bentuk “pemerasan politik” dan “pelanggaran terhadap hukum internasional”.
Situasi ini menambah ketegangan dalam upaya internasional mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, dengan tekanan yang semakin besar terhadap aktor-aktor global untuk mencari pendekatan yang berkelanjutan dan menghormati hukum kemanusiaan internasional. [Red]
